Rupiah dan Antisipasi Krisis Ekonomi


Oleh: Mudrajad Kuncoro
Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM dan Chief Economist Jaya Samudra Karunia Group.

Dimuat di Harian Investor Daily, 10 September 2018, hal 1dan 11
Nilai tukar rupiah nyaris menembus Rp 15.000 per dolar AS dalam satu pekan terakhir. Nilai ini termasuk terendah dalam tahun ini, bahkan terendah sejak krisis Asia 1998 (lihat Grafik 1). Sejumlah kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Masih terlalu dini menyimpulkan bahwa ancaman krisis sudah lewat. Makin merosotnya nilai tukar Rupiah dan diikuti merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pertanyaan yang muncul: apakah fundamental ekonomi kita cukup kuat diterpa badai krisis mata uang dan ancaman Perang Dagang AS-China? Bagaimana agar Indonesia tidak terjerumus krisis ekonomi seperti Turki, Argentina, dan negara emerging countries lainnya?

Uang rupiah. image by okezone.com

Dari Krisis ke Krisis

Banyak yang membandingkan berbagai indikator ekonomi tahun ini dengan krisis Asia 1998 dan krisis global 2008.  Perbandingan berbagai indikator ekonomi pada saat krisis Asia 1998 dan krisis global 2008 dapat dilihat misalnya Mudrajad Kuncoro, et al., “Survey of Recent Development”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45(2), 2009. Artikel bisa diunduh dari:
Kondisi Indonesia tahun 2018 jauh berbeda dengan 1998 (lihat tabel). Depresiasi rupiah terhadap US$ dari September 1997 hingga September 1998 mencapai 254% karena nilai Rp anjlok dari  Rp 3.040 menjadi Rp 10.725, bandingkan dengan September 2017-September 2018 di mana rupiah hanya terdepresiasi 11% dari Rp13.345 menjadi Rp 14.815. Cadangan devisa tahun 1998 hanya US$23,6,61 miliar, kini  US$118,3 milyar dan cukup untuk membiayai 6,9 bulan impor. Adanya krisis moneter yang berujung menjadi krisis ekonomi tahun 1998 menimbulkan dampak yang sangat besar: kemiskinan di Indonesia menyentuh angka yang sangat tinggi hingga 49,5 juta orang (24,2%), pertumbuhan ekonomi pun anjlok drastis hingga minus 13,3%, pengangguran meningkat menjadi sebesar 5,5%, inflasi meroket hingga 78,2&, peringkat utang pemerintah jeblok (“junk”), dan net capital inflows ada modal keluar minus US$2,470 milyar.

Bandingkan dengan kondisi tahun 2018: tingkat kemiskinan hanya 9,82% dengan jumlah penduduk miskin 25,9 juta orang,  pertumbuhan ekonomi masih positif 5,27%, pengangguran sebesar 5,13%, inflasi hingga Agustus 2018 hanya 3,2%, peringkat utang pemerintah BBB (stabil atau “investment grade”), dan net capital inflows ada modal masuk US$4,015 milyar.

Penyebab utama anjloknya IHSG dan terpuruknya nilai tukar rupiah sebetulnya adalah struktur ekonomi kita yang sejak lama ”tidak sehat”, tetapi diberi obat yang tidak cespleng. Agaknya masih perlu ”obat” yang mampu menyembuhkan Indonesia dari penyakit kronis. Melemahnya rupiah dan IHSG perlu dicari akar masalahnya. Faktor eksternal hanya pemicu, tetapi sumber penyakit kronis yang membikin struktur ekonomi “tidak sehat” perlu diprioritaskan dan dipilih obatnya. Tanpa ada kenaikan bunga di AS pun, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang tidak sehat mengakibatkan pelemahan rupiah. Tanpa perubahan mendasar kebijakan makro dan sektoral, ancaman krisis di pasar modal dan valas, cepat atau lambat akan merembet ke semua sektor, termasuk pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, Mikro (UKM).

Penyakit kronis yang menggerogoti ekonomi kita dan membuat tidak sehat adalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih berlanjut. Posisi defisit transaksi berjalan (current account deficit) di kuartal II tahun 2018 sebesar US$8 miliar atau 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini membengkak dibanding triwulan IV 2017 yang USD5,8 miliar (2,2% dari PDB), apalagi triwulan IV 2016 yang hanya USD1,8 miliar (0,7% dari PDB).

Meningkatnya defisit diakibatkan oleh menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta meningkatnya defisit neraca perdagangan migas dan neraca jasa. Surplus neraca perdagangan nonmigas menurun karena impor nonmigas meningkat melampaui peningkatan ekspor nonmigas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat, terutama didorong oleh peningkatan impor minyak yang lebih besar dari peningkatan ekspor minyak. Kenaikan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi oleh peningkatan defisit jasa transportasi seiring kenaikan impor barang.

Apa penyebab defisit transaksi berjalan yang meningkat? Defisit terjadi karena didorong terus menurunnya ekspor akibat pelambatan ekonomi global, penurunan tajam harga komoditas global, di tengah masih tingginya impor, baik migas maupun nonmigas, serta adanya pembayaran bunga utang yang cukup besar sejak triwulan II-2013. Pada akhir Mei 2015, cadangan devisa sebesar US$110,77 miliar, yang ekuivalen dengan 7,1 bulan impor. Bandingkan dengan posisi cadangan devisa akhir Juni 2018 yang tercatat US$118,06 miliar, yang menurun dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang mencapai US$131,98 miliar. Penurunan cadangan devisa terutama bersumber dari penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah, stabilisasi nilai tukar rupiah, serta  menurunnya penempatan valas perbankan di BI akibat pembayaran kewajiban valas penduduk.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sadar akan gentingnya ancaman krisis. Pemerintah baru saja mengeluarkan berbagai kebijakan berikut: menerapkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) untuk 1.147 komoditas, mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) untuk mengurangi penggunaan solar agar menghemat impor US$2,2 miliar dalam 4 bulan ke depan,  meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai lini industri, menggenjot pendapatan devisa dari sektor pariwisata untuk mengeruk devisa dari wisatawan mancanegara.

Sebagai otoritas moneter, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas rupiah. UU No. 6/2009 memberi mandat kepada BI selaku bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. BI menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (inflation targeting framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang.

Stance kebijakan moneter yang diterapkan BI di bawah gubernur Perry Warjiyo adalah: pre-emptive, front loading, dan ahead the curve. Saya mencatat kebijakan moneter diarahkan untuk meningkatkan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate) sebanyak 5 kali atau 125 basis points menjadi 5,5% agar suku bunga tetap menarik bagi portofolio asing, suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing dinaikkan menjadi 4,75% dan 6,25%, mengeluarkan Rp 11,9 triliun baik di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta menurunkan batas minimum transaksi swap lindung nilai dari US$10 juta dolar AS menjadi US$2 juta.

Masalah mendasar perdagangan dan sektor riil kita adalah menurunnya kinerja perdagangan dan lemahnya daya saing produk ekspor Indonesia. Sayang bila pelemahan rupiah tidak diikuti dengan meningkatnya ekspor Indonesia. Hingga Sepember 2018 kinerja industri masih ekspansif meskipun ekspor tumbuh melambat akibat trade war dan menurunnya permintaan domestik. Pemerintah perlu melakukan penguatan struktur ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang mampu menghasilkan devisa dan mengurangi impor terutama barang konsumtif yang boros devisa.

Terobosan Kebijakan

Di tengah ancaman Perang Dagang China dan AS yang belum terlihat kapan berakhirnya, agaknya perlu dilakukan sejumlah reformasi atau terobosan kebijakan. Kita perlu lebih proaktif melakukan total global strategy. Harus diakui, strategi diversifikasi pasar kita masih "setengah hati". Buktinya, pasar utama produk ekspor Indonesia masih ke negara China, Jepang, AS, India, dan Singapura. Ekspor ke 10 mitra dagang utama mengalami penurunan kecuali Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara ekspor ke emerging markets mengalami peningkatan signifikan meskipun nilainya masih relatif kecil. 

Kinerja ini tidak banyak berubah sejak 2004.
Bila serius ingin menggarap pasar yang "nontradisional", pemerintah perlu lebih mengoptimalkan market intelligence di semua negara, khususnya di mana produk ekspor Indonesia memiliki daya saing. Pemerintah perlu mengoptimalkan keberadaan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan konsul perdagangan di semua negara dengan mengidentifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik. Kunjungan saya ke berbagai ITPC menunjukkan betapa minimnya frekuensi pameran di negara tersebut, ragam produk yang dipasarkan belum mewakili produk utama yang dihasilkan dari seluruh daerah Indonesia, terbatasnya dana, serta sumberdaya manusia.

Karena itu, Pemerintah perlu memprioritaskan sejumlah ”pekerjaan rumah” terkait dengan rantai ekspor dan sejumlah faktor penyebab ekonomi biaya tinggi. Pertama, biaya mengurus kontainer di pelabuhan (THC) masih tertinggi di ASEAN. Ini masih ditambah biaya parkir dan lewat kontainer yang memberatkan. Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% terhadap PDB pada 2017, yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN seperti Vietnam (15%), Thailand (13,2%), Malaysia (13%) dan Singapura (8,1%).
Kedua, biaya pungutan liar (pungli) yang minimal 7,5 persen dari biaya ekspor. Pungli masih ditemui di jembatan timbang, jalan raya, pelabuhan, dan pelayanan perizinan, baik di pusat maupun daerah.

Ketiga, industri Indonesia menghadapi masalah masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, sebesar 28-90 persen. Masalah industri lainnya mencakup lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe ”tukang jahit” dan ”tukang rakit”.

Keempat, karena 80% ekspor nonmigas adalah produk industri manufaktur, pembangunan industri perlu diarahkan untuk: (1) mewujudkan industri yang berdaya saing; (2) mengaitkan pengembangan industri kecil dan menengah; (3) menciptakan struktur industri yang sehat; (4) percepatan pengembangan industri di luar Jawa.

Kelima, hingga kini Indonesia telah menghapus 93,39% pos tarif (6.683 dari 7.156 pos tarif di jalur normal) dan bahkan 100% tahun 2012. Rencana pemerintah untuk meningkatkan bea masuk produk impor perlu dikaji lebih mendalam. Apalagi bila produk impor ini digunakan sebagai bahan baku utama industri dan UKM seperti kedelai, kapas, gula, perak, bijih besi.

Dibandingkan dengan krisis Asia 1998 dan krisis global 2008, anjloknya nilai rupiah dan IHSG selama beberapa bulan terakhir belum masuk tahap ”krisis” sehingga belum bisa diterapkan protokol krisis. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 45, definisi ”krisis pada sistem keuangan” adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Namun, langkah antisipatif dan proaktif bernuansa jangka pendek dan menengah agaknya amat ditunggu pelaku bisnis dan rakyat. Obat yang ”tidak generik” dibutuhkan untuk mengobati ”penyakit kronis” yang sudah 15 tahun terakhir menggerogoti ekonomi Indonesia.

Dengan sisa waktu sekitar 1 tahun, mampukah Presiden Jokowi dan kabinetnya melakukan perubahan mendasar? Bagaimana Kabinet Kerja menjawab menyelesaikan PR  di  atas  dan meredam gejolak rupiah amat  menentukan  perolehan  suara  pada  pemilu  2019  mendatang.

Dapatkan info terkini:

0 Response to "Rupiah dan Antisipasi Krisis Ekonomi"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus