Evaluasi Jawa Barat (1)

Oleh : Engkos Kosasih*

Hitung cepat sudah finish, pasangan Asyik kalah. Walaupun tetap masih menunggu hitung real count, tetapi hitung cepat selama ini akurat menentukan pemenang Pilkada. PKS tetap bersikeras kalau pasangan Asyik tetap menang. Optimis atau halusinasi? Beda-beda tipis.

Aher menang dua periode dan juga memimpin dua periode. Dengan ratusan penghargaan, tetapi gagal menyiapkan kader pelanjut tradisi kemenangan PKS dan memimpin di Jawa Barat. 

PKS yang mendeklarasikan sebagai partai kader, ternyata gagal dalam kaderisasi kepemimpinan di Jawa Barat. Ahmad Syaikhu hanya cukup di posisi calon wakil gubernur, dan ternyata kalah pula, tragis.

Dan bukan hanya itu, dalam estafeta kepemimpinan struktural, PKS juga terkesan seperti gagap dalam persoalan kaderisasi dan regenerasi. Setelah Ahmad Syaikhu diputuskan sebagai cawagub Jawa Barat, maka posisi Ahmad Syaikhu sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat digantikan oleh Nur Supriyanto. Tetapi tenyata Nur Supriyanto kemudian diputuskan menjadi Calon Walikota Kota Bekasi. Maka Nur Supriyanto akhirnya rangkap jabatan. Ketua DPW PKS Jawa Barat secara struktural adalah orang yang bertanggung jawab dalam proyek pemenangan Pilkada Jawa Barat, tetapi ternyata dibebankan juga menjadi Calon Walikota Kota Bekasi, apakah ini keputusan yang mencerminkan PKS sebagai partai kader? Silakan nilai dan evaluasi sendiri.

Ahmad Syaikhu dan Nur Supriyanto melalui hitung cepat akhirnya berakhir kalah, namun keduanya tetap di calegkan oleh PKS, mungkin untuk menghibur pengorbanan mereka berdua, bahkan kabarnya di pasang satu dapil, seru...

Tragedi PKS di Pilkada Jawa Barat memang sudah dimulai sejak awal penjaringan calon dari internal PKS. Tanpa di duga, Aher ternyata mencoba menawarkan istrinya ; Netty Heryawan untuk masuk bursa calon penggantinya. Kader dan struktur PKS agak resisten dengan tawaran Aher ini, maklum model politik dinasti ini PKS masih alergi, apalagi Aher memimpin dua periode, harusnya waktunya cukup untuk menyiapkan penerus kepemimpinan kader PKS di Jawa Barat, dan Aher gagal melakukan itu.

Dalam penjaringan internal ternyata kecenderungan PKS memang sudah tidak percaya diri, sejak awal posisi yang di persiapkan adalah cenderung pada posisi cawagub Jawa Barat bukan cagub, dan pada akhirnya keputusan pertama PKS berkoalisi dengan Gerindra adalah mengajukan paket Demiz-Syaikhu. Paket ini, walaupun bukan paket ideal PKS, namun peluang menangnya cukup besar. Demiz adalah wagubnya Aher (petahana), sedangkan Ahmad Syaikhu saat itu masih menjabat Wakil Walikota Bekasi. 

Tingkat popularitas dan elektabilitasnya lumayan, apalagi setelah diumumkan ke publik dan kader-kader PKS bekerja di lapangan teritorial paket ini makin menanjak popularitas dan elektabilitasnya. Bahkan Fahri Hamzah yang saat itu sedang berkasus dengan PKS mengapresiasi keputusan ini sebagai keputusan yang tepat.

Namun menjelang pendaftaran ternyata berakhir tragis, paket Demiz-Syaikhu pecah kongsi, yang didaftarkan oleh PKS dan Gerindra plus PAN adalah paket Sudrajat-Syaikhu, Demiz ditinggal. Entah apa penyebabnya, banyak versi cerita, tetapi yang jelas, paket Demiz-Syaikhu batal. Kader PKS terhenyak, kaget bercampur heran, ada apa gerangan? Padahal logistik sosialisasi sudah di produksi bahkan sebagian besar sudah terpasang dimana-mana. Mesin PKS juga sudah bekerja sekitar 3 bulan untuk sosialisasi paket Demiz-Syaikhu. Keputusan yang sampai hari ini masih misterius dipertanyakan kader. 

Tetapi kader-kader PKS adalah kader-kader yang taat dan tsiqoh terhadap pimpinan partai. Maka setelah keterkejutannya hilang seiring dengan waktu, maka kader-kader PKS kembali bekerja untuk sosialisasi pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang kemudian disingkat Asyik.

Perubahan dari Demiz-Syaikhu ke Sudrajat-Syaikhu punya efek besar di lapangan, karena kader-kader PKS kembali bekerja dari Nol. Seharusnya perubahan keputusan ini sudah dihitung efek lapangan dan efek elektoralnya. Pimpinan PKS seharusnya sudah menyiapkan perangkat strategi dan desain taktis bagaimana memenangkan Asyik. Nur Supriyanto sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat juga tidak bisa optimal fungsinya karena dalam waktu yang bersamaan juga harus menjadi kandidat walikota Bekasi. Aher sebagai petahana juga baru satu bulan terakhir menjelang hari "H" massif mengkampanyekan Asyik. Tim sukses Aher dua periode juga terlihat tidak cukup di fungsikan pengalaman-pengalamannya hanya gara-gara pendukung Capres Anis Matta. 

Padahal kader yang paling mengerti tentang seluk-beluk pemenangan Aher dua periode adalah mereka. M Sohibul Iman (MSI) selaku Presiden PKS juga ternyata tidak banyak memberikan arahan-arahan dalam pemenangan Pilkada Jawa Barat, padahal MSI pernah menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar 11; Kab Garut, Ko/Kab Tasikmalaya).

Memang kejutan terjadi di hari "H", pasangan Asyik yang menurut hasil survei hanya ada di posisi ketiga dibawah pasangan Rindu dan 2DM, ternyata bisa masuk runner-up, bahkan membayangi suara Rindu dalam perolehan hitung cepat. Dan tidak hanya itu, Tim Sukses Asyik juga mensinyalir bahwa pasangan Asyik menang di Pilkada Jawa Barat dalam hitungan manual real count.

Walaupun dalam hitung cepat semua lembaga survei pasangan Rindu sebagai pemenang Pilkada Jawa Barat, namun kader-kader PKS tetap bersikeras bahwa pasangan Asyik-lah yang menang. Oleh sebab itu semua kader dari tingkat tps sampai dengan tingkat provinsi diminta siaga satu untuk mengawal hasil suara manual form C1. PKS sampai saat ini berkeyakinan bahwa pasangan Asyik lah yang menang. Apakah keyakinan PKS ini didasari data yang ada atau hanya bagian dari gimmick politik? Wallahu 'alam. Jika ini di dasari data yang signifikan maka keyakinan ini adalah keyakinan yang harus dikawal secara teknis sampai hasil akhir di KPUD Jawa Barat. Tetapi jika keyakinan ini hanya gimmick politik apalagi sekedar menunda  mengakui kekalahan, maka ini akan menjadi bumerang buat kader. Apalagi pasca hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Rindu, dibangun opini di kalangan kader PKS bahwa hitung cepat tidak akurat hasilnya, apalagi selisih antara pasangan Rindu dan Asyik di kisaran 3%. Opini ini diperkuat dengan argumentasi bahwa terjadi disparitas hasil yang terlalu jauh antara hasil survei dan hasil quick count. Pimpinan PKS membangun logika bahwa hasil survei jauh dari hasil hitung cepat, ini memberikan harapan kepada kader bawah bisa jadi hasil quick count berbeda dengan hasil hitung manual atau real count.
Padahal metodologi dan akurasi hasil hitung cepat berbeda sekali dengan survei, apalagi hasil hitung cepat di lakukan oleh banyak lembaga survei dengan kesimpulan sama bahwa   pasangan Rindu pemenang Pilkada Jawa Barat. 

Proses pengawalan form C1 atau hasil suara manual adalah rutinitas kader-kader PKS dalam setiap perhelatan pemilu, apakah pileg, pilpres ataupun pilkada. Tanpa ada dramatisasi atau penggiringan opini bahwa Asyik menang, kader-kader PKS akan tetap berjibaku mengawal suara. Karena keyakinan kader-kader PKS bukanlah pada aspek menang atau kalah, tetapi pada komitmen menjaga suara yang telah diamanahkan pemilih kepada PKS.

Penggiringan opini bahwa pasangan Asyik menang pilkada Jawa Barat pada satu sisi memang punya efek membangkitkan motivasi dan semangat kader menjaga suara, dan juga akan berdampak tumbuhnya harapan di kalangan kader akan kemenangan Asyik. 

Tetapi apabila penggiringan opini itu tidak memiliki dasar yang kuat, data yang tidak akurat, apalagi di bombardir dengan produksi informasi hoax yang di viralkan maka itu akan menyakiti perasaan dan intelektualitas kader. Kader sudah biasa menerima kekalahan, karena bagi kader bukan menang-kalah yang menjadi fokus, tetapi ikhtiar optimal untuk meraih kemenangan yang menjadi fokus mereka.

*Mis-Manajemen Pengelolaan Pilkada Jawa Barat*

Melihat kronologis diatas maka ada persoalan mis-manajemen dalam pengelolaan Pilkada Jawa Barat yang dilakukan oleh Pimpinan PKS. Mis-manajemen ini harus di evaluasi secara komprehensif dalam rangka mengambil hikmah atau point-point yang menjadi perbaikan dimasa mendatang. Evaluasi ini tidak dalam konteks mencari-cari kesalahan atau siapa yang bersalah. Evaluasi ini adalah bagian dari rutinitas dalam amal siyasi atau organisasi, bukan hal yang tabu apalagi terlarang. Kritik dan evaluasi adalah bagian dari vitamin organisasi. Anti kritik atau anti evaluasi adalah sikap yang akan menjadikan organisasi tidak berkembang bahkan akan menuju kematian.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dalam Pilkada Jawa Barat;

*(01) Lemahnya Regenerasi Kepemimpinan di PKS*

Aher gagal menyiapkan penggantinya, apakah ini kesalahan Aher sendirian? Tentu tidak. Pimpinan PKS juga punya andil dalam situasi ini. Tradisi regenerasi kepemimpinan PKS di tingkat elit memang belum pernah terjadi selama dekade 20 tahun PKS (PK) berdiri. 

Pergantian kepemimpinan di tubuh PKS bukanlah regenerasi kepemimpinan, tetapi lebih pada rekomposisi kepemimpinan, sekedar tukar posisi. Sebagian besar pergantian kepemimpinan berputar pada generasi yang sama, tidak terjadi alih generasi.

 Kondisi ini juga di perparah dengan mandegnya rekrutmen kader, sehingga sirkulasi kader menjadi berhenti. Apalagi dalam konteks regenerasi kepemimpinan publik di Jawa Barat. Tidak ada kader yang benar-benar disiapkan untuk menggantikan Aher sebagai Gubernur Jawa Barat. Memang ada nama Kang Haris (Wakil Ketua DPRD Jawa Barat) dan Bu Netty Heryawan yang masuk kategori ring satu pemerintahan Jawa Barat. 

Namun Bu Netty resisten dengan issue politik dinasti sedangkan Kang Haris resisten dengan Pimpinan PKS saat ini. Figur-figur lain dari kalangan kader tidak bermunculan atau memang tidak dimunculkan sebagai representasi penyiapan estafeta kepemimpinan di Jawa Barat. Peta jalan penyiapan pengganti Aher seharusnya sudah disiapkan Aher dan kemudian di dukung infra-struktur PKS. Sehingga  kesinambungan kepemimpinan kader di Jawa Barat akan terus terus berjalan.

*(02) Lemahnya Perencanaan SDM*

Memposisikan Ahmad Syaikhu menjadi Ketua DPW PKS Jawa Barat yang saat itu masih menjabat Wakil Walikota Kota Bekasi adalah indikator lemahnya perencanaan SDM dalam proses dinamisasi kepengurusan partai, apalagi sudah diketahui bahwa akan menghadapai Pilgub 2018. Apakah ketersediaan SDM di PKS krisis sehingga harus rangkap jabatan? Atau ini persoalan faksionalisasi dalam tubuh PKS? Entahlah... 

Lemahnya perencanaan SDM di pucuk Pimpinan DPW PKS Jawa Barat adalah salah satu permulaan mis-manajemen yang dilakukan oleh Pimpinan PKS saat ini di Jawa Barat. Dengan teritorial yang luas, dan peta politik yang sangat dinamis, Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang fokus dan banyak waktu untuk terus turun ke daerah-daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas partai. Sejak Aher menjabat gubernur, kursi PKS untuk DPR RI cenderung menurun. Untuk mendongkrak kembali tidak bisa dengan cara kerja sampingan apalagi sambilan, diperlukan kepemimpinan yang kuat, fokus dan turun ke lapangan, ingat, Jawa Barat adalan provinsi dengan jumlah terbesar se-Indonesia, sekitar 30% jumlah pemilih di Indonesia ada di Jawa Barat. Sudah selayaknya Jawa Barat mendapatkam perhatian yang ekstra, karena Jawa Barat adalah basis teritorial suara PKS.

Dengan tidak adanya perencanaan SDM yang terencana dan terukur, maka PKS sedang mengubur basis teritorialnya.

*(03) Hilangnya Prinsip-Prinsip Nilai dalam Pilkada*

Kontestasi Pilkada bagi PKS bukanlah sekedar kontestasi politik. Bagi PKS pilkada memberikan tiga point penting : 

Pertama; pengamanan dakwah
Kedua; eksistensi politik
Ketiga; partisipasi politik

Dalam waktu 20 tahun sejak berdirinya PKS (PK), dalam setiap keputusan politiknya PKS selalu mempertimbangkan 3 hal ini. Sehingga dalam dinamika politiknya semua keputusan politik PKS punya (dhowabit) patokan atau kanal dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks Pilkada, terutama pada aspek pertimbangan koalisi maka pertimbangan pengamanan dakwah menjadi titik sentral. Pengamanan dakwah indikasinya adalah terjaminnya kebebasan beribadah dan kebebasan berdakwah dalam kehidupan pribadi, sosial dan politik. Selain itu juga terjaminnya kehidupan yang demokratis dan aspirasi ummat Islam terakomodasi. Inilah aspek pertama yang menjadi timbangan dalam memutuskan keputusan koalisi Pilkada.

Pada eksekusi teknisnya, maka koalisi Pilkada harus menjamin kehidupan demokratis dan mendukung aspirasi ummat. Oleh sebab itu jika kader sendiri memungkinkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada itu sangat di utamakan. Namun jika tidak ada kader yang memungkinkan maka harus dibangun koalisi yang bukan merupakan representasi anti demokrasi dan anti ummat. Konsolidasi kelompok-kelompok yang anti demokrasi dan anti ummat harus di cegah dalam kontestasi pilkada. Oleh sebab itu kadangkala pilihan politik PKS kelihatan pragmatis, padahal biasanya dua hal yang terjadi, konsolidasi kelompok pro demokrasi dan ummat atau memecah konsolidasi kelompok-kelompok yang anti demokrasi dan anti ummat.

Jadi pertimbangan-pertimbangan koalisi PKS dalam pilkada sesunguhnya dimulai dengan kerangka dakwah, kemudian baru pertimbangan-pertimbangan teknis dan taktis. Setelah pertimbangan-pertimbangan dakwah memenuhi syarat maka pertimbangan teknis dan taktis baru mengikuti. Jadi ketika punya prinsip-prinsip nilai dasar dalam pengambilan keputusan tentang pilkada maka semua keputusan pilkada bertitik tolak pada prinsip-prinsip yang sama, keluarannya memang menyesuaikan dengan situasi lapangan masing-masing daerah, tetapi dasar titik tolaknya sama.

Saat kepemimpinan sekarang, dhowabit atau kerangka titik tolak pengambilan keputusan Pilkada tidak jelas dan tidak pasti. Pada suatu waktu keputusan pilkada diambil karena lobby-lobby mitra koalisi, di waktu yang lain keputusan pilkada diambil karena pertimbangan kelompok-kelompok ummat, pada waktu yang lain keputusan pilkada diambil karena faktor figur tertentu. Bahkan banyak juga keputusan pilkada diambil karena pertimbangan ketersediaan logistik. 

Timbangan-timbangan yang sifatnya prinsip tidak begitu dominan menjadi referensi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Maka banyak keputusan-keputusan Pilkada PKS seperti tidak punya pola dan arahan yang jelas. Bahkan banyak juga keputusan di tingkat pusat tidak mengakomodasi aspirasi wilayah dan daerah, sehingga keputusan menjadi elitis.
Dalam konteks Pilkada Jawa Barat, pilihan politik PKS justru merenggangkan kelompok-kelompok pro demokrasi dan ummat. 

Kekuatan pro demokrasi dan ummat berhasil dipecah. Pecah kongsinya Demiz dengan Syaikhu apapun alasannya harus di sesali, karena pecah kongsinya Demiz dan Syaikhu bagaimanapun mengakibatkan terpolarisasinya suara ummat dan tidak bersatu pada satu paket. Dalam hitungan sederhana suara pemilih Aher-Demiz di 2013 menjadi mudah di konversi ke suara Demiz-Syaikhu. Tetapi ketika suara Aher-Demiz di 2013 akan di konversi ke suara Sudrajat-Syaikhu maka menemui banyak kesulitan, disinilah suara terpecah.

Asyik dalam hitungan cepat kalah, walaupun PKS masih yakin pasangan Asyik menang dalam hitungan manual, semoga saja ada kejutan di akhir nanti dan Asyik menang. Tetapi jika ambil kemungkinan terburuk Asyik kalah, maka akankan terjadi konsolidasi kelompok anti demokrasi dan anti ummat? Ataukah PKS nantinya pasca kekalahan pilkada bisa mengonsolidasikan kembali ummat? Wallahu 'alam. Ketika PKS masih  berupaya menjaga asa kemenangan Asyik harusnya PKS juga sudah punya strategi jika memang pada akhirnya pasangan Asyik kalah.

 Apakah kekalahan Asyik adalah kekalahan konsolidasi ummat? Apakah kekalahan Asyik bisa berdampak pada tereliminasi bangunan konsolidasi ummat yang sudah dibangun Aher selama 10 tahun? Pada titik ini PKS tidak bisa lagi terjebak pada pragmatisme menang atau kalah. Yang jelas Jawa Barat sebagai Provinsi terbesar di Indonesia, dan peran PKS semakin berkurang. Strategi jika Asyik kalah harusnya lebih di kedepankan daripada strategi Asyik menang dalam situasi tidak pasti seperti saat ini. Karena jika Asyik menang maka Asyik berkuasa dan memimpin, itu lebih mudah melakukan konsolidasi demokrasi dan konsolidasi ummat. Tetapi jika Asyik kalah bagaimana melakukan konsolidasi demokrasi dan ummat?
*To be Continued.......*

Dapatkan info terkini:

0 Response to "Evaluasi Jawa Barat (1)"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus