Tanggapan Atas Pernyataan Darmin Nasution Tentang Cara BI Menjaga Stabilitas Kurs Rupiah



Oleh: *Andi Rahmat* (Aktivis dan Pengamat Ekonomi)

Mari mendiskusikan dua alternatif yang disampaikan pak Darmin Nasution (beliau adalah birokrat sekaligus ekonom paling senior dengan 'tour of duty' yang lengkap di bidang kebijakan ekonomi dalam pemerintahan sekarang ini; mantan Kepala Bapepam, Dirjen Pajak, Gubernur BI dan sekarang Menko).

Pak DN memberikan dua pilihan kebijakan yang paling mungkin diambil BI saat ini; (a). Membiarkan kursnya melemah, atau, (b). Menaikkan suku bunga acuan BI.
Gugus berpikir pak DN ini saya kira merupakan kulminasi kumulatif dari pengetahuan dan pengalaman beliau, dan karenanya menarik. Saya bahkan beranggapan, inilah pernyataan paling menarik yang dicetuskan oleh salah satu ekonom senior Indonesia yang bisa membantu kita memahami struktur berpikir sekaligus 'policy framing' sektor ekonomi c.q moneter Indonesia.

Kalau diperhatikan, pernyataan pak DN yang pertama itu sekurang-kurangnya memuat beberapa isyarat; (a). Tidak ada gunanya BI intervensi pasar dengan jor-joran (with all cost). (b). Pelemahan  rupiah itu “keniscayaan” atau dengan kata lain, mencerminkan fundamental ekonomi kita. (c). Tidak ada 'eminent danger' yang terkandung dalam pelemahan itu alias ekonomi bisa beradaptasi dan karenanya, keadaan krisis masih sangat mungkin tidak terjadi.

Dan (d). Ini adalah keadaan 'supply and demand' biasa saja, yang responsnya juga mestinya juga berdasarkan pada penciptaan kesimbangan S dan D saja. (e). Ini merupakan sinisme khas DN, seakan- akan mengatakan bahwa BI (otoritas monoter) tidak bisa lagi bersandar pada 'nikmat' surplus transaksi berjalan utk menghadapai pergerakan nilai tukar.

Sedangkan pernyataan kedua pak DN itu sekurang-kurangnya (silahkan menambahkan jika mau) mengisyaratkan; (a). Menaikkan BI rate adalah pilihan kebijakan yang paling mungkin dan tepat saat ini. (b). Menaikan BI rate akan menimbulkan ongkos terhadap pertumbuhan, tapi ongkos itu adalah ongkos yang lebih murah, dan karena beliau itu Menko, ongkos pertumbuhan itu bisa ditanggung oleh pemerintah.

Dan (c). Dengan menaikkan BI rate, 'direct cost' kebijakan moneter berupa penggunaan devisa secara besar-besaran bisa dikurangi dengan cara mengalihkan ekses moneternya kepada “hutang” moneter BI. (d). Itu juga merupakan signal kuat bahwa otoritas moneter Indonesia  bersedia “mengerem“ perekonomian dalm rangka menjaga kestabilan ekonomi makro.
Sejak krisis 2008, dan sejak kebijakan suku bunga rendah yang menjadi tren kebijakan moneter setelahnya, juga kebijakan quantitative easing (QE) yang massif, nampaknya para central bankers mulai mendiskusikan varian-varian kebijakan moneter yang lebih beragam. Tokoh-tokoh seperti Bernanke, Greenspan, Mervyn King dan lain-lain (mereka adalah pimpinan bank sentral di Inggris dan AS) mulai mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam model-model kebijakan konvensional yang selama ini banyak diterapkan dalam pengendalian kebijakan ekonomi, khususnya moneter.

Kembali kepada pernyataan pak DN. Pernyataan pak DN yang pertama itu (prasangka positif) tidak bisa dikatakan sebagai anjuran pelepasan tanggung jawab BI atas tupoksinya dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Karenanya saya akan mengajak utk menelisik resiko dan manfaat masing-masing kebijakan itu.

Karena tujuan kebijakan “membiarkan nilai tukar” bukan untuk merusak stabilitas nilai tukar, maka tentu kita akan menalarnya dengan mengatakan bahwa anjuran kebijakan yang pertama itu mengasumsikan akan terjadinya nilai tukar baru yang merupakan cerminan keseimbangan baru. Jadi lebih reflektif terhadap fundamental moneter kita.

Lantas, dimana kita mesti menempatkan pengalaman pahit krisis ekonomi 97/98 ?. Berapakah (sifatnya kira-kira) nilai tukar yang aman bagi perekonomian kita (suatu keadaan equlibrium yang tidak menimbullkan “korban besar" dalam proses pembentukannya) ?.
'Floating rate' adalah model pengendalian moneter yang bersandar penuh pada hubungan yang dianggap “alami” antara supply dan demand.Tapi hubungannya sendiri, bahkan disepakati oleh para ekonom, tidak pernah benar- benar sempurna dalam kenyataan. Jadi, anjuran DN itu juga memiliki tapal batasnya. Dan tapal batasnya itu adalah 'unchartered teritory'. Dalam hal ini adalah keadaan nilai tukar yang sudah menelan korban besar, dan karenanya berpotensi mengobrak-abrik perekonomian.
'Unchartered teritory' itu diatas Rp. 16.000/USD. Kalau nilai tukar diatas angka Rp 16.000 itu, akan sulit membaca dan mengendalikan variabel- variabel ekonomi. Ada juga yang mengatakan Rp 15.000 merupakan 'treshold'. saya kira itu angka yang menakutkan tapi hanya bikin ekonomi masuk ke UGD dan belum masuk ke ICCU. Jadi, kepada Pak DN saya katakan;  there’s no loose end in monetery policy !.

Sedangkan anjuran kebijakan yang kedua, menaikan BI rate. ongkosnya bukan hanya soal ongkos ekonomi, tapi juga ongkos politik. Malah sudah ada contoh pahitnya. Bush (senior) kalah dari Bill Clinton di tahun ‘92 karena kebijakan The Fed yang tidak paralel dengan kebijakan ekonomi pemerintahannya. Dalam rejim suku bunga yang rendah saja, masih banyak sektor ekonomi yang tertekan. apalagi jika suku bunga dinaikkan (BI perlu betul-betul “tepo seliro“ dengan pemerintah dalam hal ini).

Secara ekonomi, menaikkan suku bunga adalah suatu pilihan kebijakan yang terbuka lebar dan berbiaya “terkendali”, tapi secara politik akan menimbulkan biaya besar bagi pemerintah. Jadi, untuk pak DN, BI masih belum menaikkan suku bunga mungkin karena masih “tepo seliro" dengan pemerintah. Selain itu, dua kebijakan itu pada dasarnya bukanlah kebijakan dikotomis apalagi “harus memilih salah satunya”. Dua-duanya bisa saja merupakan kombinasi.
Terima kasih.
(edited by: BP)

Dapatkan info terkini:

0 Response to "Tanggapan Atas Pernyataan Darmin Nasution Tentang Cara BI Menjaga Stabilitas Kurs Rupiah"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus