Kopsusgab dan Rezim "Gatuk Matuk"

Oleh: Nasrudin Joha

Saat Perppu Ormas diterbitkan, alasan kegentingan yang memaksa terlalu sumir, bahkan Rocky Gerung menyebutnya 'Memaksakan Kegentingan'. Saat mewacanakan penerbitan Perppu Terorisme, juga 'terkesan dipaksakan'.

Problemnya ketidakcakapan melakukan antisipasi dan deteksi dini, problem gagalnya pencegahan aksi teror, tetapi solusinya melompat 'minta payung hukum' dengan dalih terorisme sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian, media dan tokoh partisan koor mendendangkan nyanyian serupa.

Jampi-jampi "Ekstra Ordinary Crime" menjadi jurus mabuk untuk membenarkan penerbitan Perppu, membenarkan tuntutan disahkannya RUU terorisme. Bahkan, alasan kejahatan ekstra ini, didalihkan membuat penegak hukum tidak berdaya melakukan penindakan untuk antisipasi pencegahan, karena secara aktual belum ada aksi nyata dari para teroris.

Aneh memang logika akutnya, ngawur. Jika teroris, pulang dari Suriah langsung terindikasi, *minta payung hukum agar bisa langsung ditangkap*, meskipun secara aktual belum melakukan aksi (tindakan). Dalihnya, ada indikasi, ada bukti permukaan, ada data intelegent, BUKAN BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI YANG SAH SEHINGGA BISA DIKUALIFIKSI SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

Kalau pulang di Suriah dianggap terindikasi, kalau baca buku radikal bisa terindikasi, maka anggota DPR yang sedang membahas anggaran juga bisa ditangkap, karena terindikasi korupsi! *Sebab, banyak kasus korupsi terjadi bermula dari pembahasan anggaran di DPR.*

Kalau korupsi dianggap kejahatan ekstra ordinary (Extravaganza ordinary crime), kenapa UU Tipikor tidak diubah ? Diterbitkan Perppu Tipikor ? Agar orang yang terindikasi korupsi bisa langsung ditangkap dan di tahan sampai 6 (enam) bulan, meskipun secara aktual belum melakukan korupsi. Setelah itu diasingkan di pulau terpencil di sepanjang pantai Indonesia.

Rezim GATUK MATUK ASAL KEPETUK. Rezim satgas! Coba tengok, RUU terorisme belum disahkan, pelibatan fungsi TNI dalam agenda pemberantasan terorisme belum jelas kedudukannya, perdebatan antara kubu *"terorisme sebagai isu penegakan hukum"* dengan *"terorisme sebagai isu pertanahan dan keamanan negara"* belum juga kelar.

Belum jelas, kapan melibatkan TNI sebagai organ penjaga pertahanan dan keamanan negara dalam isu terorisme, atau fokus memaksimalkan peran Polri selaku aparat penegak hukum untuk menindaknya, *eh tiba-tiba sim salabim muncul "SATGAS SATGAS"* tanpa dasar hukum yang jelas.

*Muncul KOPSUSGAB (Komando Operasi Khusus Gabungan) antara TNI Polri.* Dalihnya, mengacu Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Memang benar, dalam pasal 7 ayat (2) salah satu tugas pokok TNI adalah mengatasi aksi terorisme. Tapi, pembahasan devinisi terorisme itu sendiri belum diketok Palu dalam RUU terorisme.

Terorisme dalam pengertian ancaman pertanahan dan keamanan negara ? Atau kejahatan pidana ? Kalau kejahatan pidana, ya cukup Polri yang bertindak. Jika Polri gagal, harus dievaluasi bila perlu copot Kapolri dan ganti dengan yang lebih mampu. Bukannya melibatkan TNI tanpa dasar hukum yang jelas.

Jika diteruskan, satgas-satgas atau komando-komando yang tidak jelas ini akan rawan menimbulkan masalah. Rawan masalah kendali kepemimpinan, rawan masalah kendali managemen, TNI dibawah Polri atau Polri dibawah TNI ? Rawan masalah anggaran, anggaran TNI atau Polri ? atau Anggaran baru ? Rawan untuk mengontrolnya, ini pertanggungjawaban Polri atau TNI ?

Saya heran, ini rezim membuat kebijakan tidak didasari kajian mendalam. Asal ada pasal, asal ada rujukan, meminjam istilah Jawa "ARGUMENNYA GATUK MATUK ASAL KEPETUK".

Saya tidak tahu, apakah DPR akan membiarkan atau bahkan merestui hal ini. Saya tidak tahu apakah akademisi dan ahli hukum hanya menonton fenomena ini. Saya lebih tidak tahu, apakah umat hanya akan diam untuk kemudian selalu menjadi pihak yang dipersalahkan. Yang jelas, Nasrudin Joha mengkritik kebijakan ini. [].

Dapatkan info terkini:

0 Response to "Kopsusgab dan Rezim "Gatuk Matuk" "

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus